Penyaluran KUR di NTB Diapresiasi

20-10-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan di sela-sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja BUMN seperti PT. BNI (Persero) Tbk, PT. Telkom (Persero), dan PT. Antam (Persero), di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020). Foto : Ica/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR menyoroti peran sejumlah BUMN dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan, menilai penyaluran dan pembinaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk di NTB sudah bagus.

 

Bahkan menurutnya penyaluran dan pembinaan KUR kepada UMKM sudah lebih dari target. “Namun memang masih perlu pembinaan UMKM lebih lanjut, khususnya di sirkuit Mandalika," ujar Tommy di sela-sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja BUMN seperti PT. BNI (Persero) Tbk, PT. Telkom (Persero), dan PT. Antam (Persero), di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020).

 

Oleh karena itu, Tommy meminta sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Sarinah sebagai mentor UMKM di Indonesia agar berkolaborasi agar produk-produk UMKM dapat dipasarkan secara luas. Pengaruh perekonomian di NTB tidak terlepas dari peran UMKM, mengingat pada masa pandemi, UMKM di Lombok mengalami peningkatan hingga 5000 UMKM.

 

Selain itu, politisi PKB tersebut menilai peran Telkom di NTB juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di Lombok. Layanan telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telkom memberikan berkomitmen menyiapkan infrastruktur telekomunikasi kelas dunia di Mandalika, termasuk untuk event MotoGP pada 2021 mendatang.

 

"Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk event MotoGP. Salah satunya untuk mengakomodir layanan streaming, karena ini event pertama dan besar. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) harus memperhatikan detail,” pesan legislator dapil Jawa Barat V itu. (ica/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...